Dalam suasana bulan Ramadhan, forum berbuka puasa bersama yang dihadiri 158 pimpinan ormas dari 86 organisasi Islam perlu kita apresiasi positif dalam konteks Ukhuwah Islamiah.
Pertemuan selama tiga jam tersebut menunjukkan bahwa pemerintah merasa perlu menjelaskan secara langsung kepada para tokoh agama mengenai situasi geopolitik global yang tengah memanas, khususnya konflik di Timur Tengah.
Hadir dalam forum itu sejumlah tokoh penting umat Islam Indonesia, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para kiai dari Nahdlatul Ulama (NU), hingga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bahkan tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah seperti Habib Rizieq Shihab juga disebut diundang (sumber: Menteri Nusron Wahid), namun berhalangan hadir dan diwakili oleh keluarganya. Fakta ini menunjukkan bahwa Presiden berupaya membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen umat Islam yang selama ini memiliki pengaruh moral cukup besar di tengah masyarakat, terlebih mayoritas ulama yang hadir pendung Presiden Prabowo di beberapa pilpres tahun lalu.
Namun, di balik suasana silaturahmi tersebut, kita dapat memahami bahwa konteks pertemuan ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika global yang sedang berkembang, khususnya sorotan kerjasama Presiden dengan Donald Trump dalam forum internasional Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Di banyak negara, sejumlah pengamat hubungan internasional telah mengkritik efektivitas forum tersebut. Mereka menilai bahwa pendekatan geopolitik yang dibangun melalui BoP berpotensi memperkuat blok kekuatan tertentu (tidak netral), bukan menciptakan keseimbangan yang benar-benar adil bagi perdamaian dunia. Kritik itu semakin menguat setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama pasca serangan militer yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Ini semakin membuktikan analisis publik bahwa Trump telah berpihak kepada Israel.
Dalam konteks ini, kritik terhadap Trump bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam Amerika sendiri. Bahkan mantan Presiden AS Barack Obama pernah menyampaikan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dianggap konfrontatif dan merusak citra demokrasi Amerika di mata dunia. Rekam jejak kebijakan Timur Tengah pada era Trump juga sering dipertanyakan, terutama karena dianggap tidak cukup memberikan jalan yang adil bagi kemerdekaan Palestina.
Presiden Prabowo pun tak lepas dari kritik, salah satunya datang dari kalangan ulama. Majelis Ulama Indonesia secara resmi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pernyataan itu disampaikan setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026.
Penulis pun dengan objektif dan konsisten, menyampaikan hal senada yang disampaikan MUI lewat tulisan opini publik yang telah tayang diberbagai media.
Keterlibatan Indonesia dalam forum yang dipimpin oleh Trump yang juga merupakan kekuatan yang terlibat langsung dalam konflik jelas dan pasti menimbulkan pertanyaan moral. Secara nyata dan terbuka pimpinan forum BoP tidak konsisten ke arah terciptanya perdamaian yang adil, justru memperkuat arsitektur keamanan global yang timpang dan berpotensi mengubur cita-cita kemerdekaan Palestina.
Tidak bermaksud menjastifikasi sikap Indonesia terhadap konflik internasional seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip inilah yang selama puluhan tahun menjadi landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Dari sudut pandang itu, langkah Presiden mengundang para ulama ke Istana saya memaknainya sebagai upaya untuk menjelaskan posisi pemerintah sekaligus meredakan kekhawatiran publik.
Dialog dengan tokoh agama merupakan tradisi penting dalam kehidupan berbangsa, karena ulama sering kali menjadi jembatan moral antara negara dan masyarakat.
Namun di sisi lain, pertemuan ulama tadi malam menimbulkan pertanyaan reflektif. Sangat disayangkan keputusan bergabung dalam forum geopolitik global (BoP) diambil lebih awal, sementara dialog dengan para tokoh bangsa (mantan presiden dan wakil, mantan Menlu) baru dilakukan setelahnya, maka wajar jika muncul kesan bahwa proses konsultasi publik belum berjalan secara optimal.
Padahal, kebijakan yang menyentuh isu geopolitik global memiliki konsekuensi moral, diplomatik, dan bahkan keamanan yang sangat besar bagi sebuah negara. Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan seharusnya melibatkan diskusi yang lebih luas sejak awal, tidak hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga dengan tokoh bangsa, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil.
Situasi yang terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran penting bagi tata kelola kebijakan strategis nasional. Dalam sistem pemerintahan modern, masukan dari para pembantu presiden memang sangat menentukan. Namun kualitas masukan tersebut juga sangat bergantung pada keberanian memberikan analisis yang jujur dan komprehensif, termasuk memaparkan berbagai resiko yang mungkin muncul.
Jika tidak, keputusan strategis
yang diambil dalam suasana yang terlalu optimis, bahkan mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan “asal bapak senang”. Ketika realitas geopolitik berkembang tidak sesuai harapan, presiden akhirnya terjebak dan harus menghadapi tekanan publik yang lebih besar
Dalam kerangka itulah pertemuan Presiden dengan para ulama dapat dipandang secara lebih konstruktif. Dialog ini menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara negara dan masyarakat masih terbuka.
Meski ada yang terlewat dalam pengambilan keputusan gabung ke BoP, namun di tengah dinamika global yang semakin kompleks, komunikasi seperti inilah yang menjadi sangat penting.
Dalam semangat itulah, dengan rasa cinta dan bangga saya kepada Presiden, saya mengusulkan, tanpa sedikit pun bermaksud menggurui atau merendahkan, agar pemerintah tidak melanjutkan kerja sama dengan Donald Trump dalam forum BoP. Akan lebih mulia dan terhormat bila Indonesia kembali menegaskan amanah politik luar negeri non-blok yang bebas aktif, yaitu membangun kerja sama dengan negara-negara yang setara, memiliki visi yang sama dalam menciptakan perdamaian dunia secara adil dan bermartabat, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Hal yang juga penting untuk disadari oleh semua pihak adalah, bahwa Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 merupakan seorang Muslim. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT, secara logis tentu beliau memiliki komitmen untuk berusaha menjalankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT:
َูุฌَุนَُْٰูููู
ْ ุงَุฆِู
َّุฉً َّْููุฏَُْูู ุจِุงَ ู
ْุฑَِูุง َูุงَ ْูุญََْููุงۤ ุงَِِْูููู
ْ ِูุนَْู ุงْูุฎَْูุฑٰุชِ َูุงِ َูุง ู
َ ุงูุตَّٰููุฉِ َูุงِ ْูุชَุงุٓกَ ุงูุฒَّٰููุฉِ ۚ ََููุง ُْููุง ََูููุง ุนٰุจِุฏَِْูู
"Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah."
(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 73).
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT juga memberikan pedoman tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Di antaranya, seorang pemimpin harus memberi petunjuk kepada masyarakat berdasarkan perintah Allah, memastikan setiap kebijakannya berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan rakyat, menegakkan ibadah seperti shalat dan zakat, serta menjaga kemurnian tauhid dengan tidak melakukan kemusyrikan yakni hanya menyembah Allah SWT semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Nilai-nilai kepemimpinan tersebut tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj ayat 41:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
ุงَ َّูุฐَِْูู ุงِْู ู
ََُّّّٰูููู
ْ ِูู ุงْูุงَ ุฑْุถِ ุงََูุง ู
ُูุง ุงูุตَّٰููุฉَ َูุงٰ ุชَُูุง ุงูุฒَّٰููุฉَ َูุงَ ู
َุฑُْูุง ุจِุง ْูู
َุนْุฑُِْูู َََْููููุง ุนَِู ุงْูู
َُْููุฑِ ۗ َِِّٰูููู ุนَุง ِูุจَุฉُ ุงْูุงُ ู
ُْูุฑِ
"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."
Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 41 dijelaskan sejumlah prinsip penting yang seharusnya menjadi pedoman bagi seseorang yang memegang kedudukan atau amanah kepemimpinan. Ayat tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang diberi kekuasaan di muka bumi, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan.
Di dalam ayat tersebut terkandung lima unsur penting yang menjadi karakter kepemimpinan yang ideal.
Pertama, pemimpin harus menegakkan shalat sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ketiga, menjalankan amar makruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Keempat, melakukan nahi mungkar, yakni mencegah kemungkaran dan ketidakadilan. Kelima, memastikan bahwa segala urusan pada akhirnya dikembalikan kepada ketentuan Allah SWT sebagai pemilik segala keputusan.
Dengan demikian, ayat ini memberi pesan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah spiritual dan moral yang sangat besar.
Karena itu, masyarakat tentu wajar melakukan refleksi terhadap perilaku para pemimpin atau tokoh yang memiliki kedudukan penting.
Pertanyaan yang sering muncul bukanlah untuk menghakimi, tetapi sebagai bentuk evaluasi bersama, apakah lima unsur nilai kepemimpinan tersebut benar-benar dijalankan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara?
Refleksi seperti ini misalnya dapat dikaitkan dengan berbagai peristiwa kebangsaan, termasuk pertemuan pada 5 Maret 2026 antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama serta tokoh-tokoh bangsa di Istana Merdeka. Mereka adalah figur-figur yang memiliki kedudukan terhormat dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat.
Dalam perspektif nilai keagamaan, masyarakat tentu berharap agar setiap keputusan, sikap, dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin tersebut tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah SWT.
Dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 9, umat juga diingatkan tentang pentingnya bersikap tegas dalam membela kebenaran dan menolak kemungkaran.
Pesan-pesan moral seperti inilah yang pada akhirnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang memegang amanah kepemimpinan, bahwa kekuasaan bukan semata mandat politik, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
ٰูุۤงَ َُّููุง ุงَّููุจُِّู ุฌَุงِูุฏِ ุงَُّْูููุง ุฑَ َูุง ْูู
َُِِْٰููููู َูุง ุบُْูุธْ ุนََِْูููู
ْ ۗ َูู
َุฃْٰููฎُูู
ْ ุฌَََّููู
ُ ۗ َูุจِุฆْุณَ ุงْูู
َุตِْูุฑُ
"Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras lah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
(QS. At-Tahrim 66: Ayat 9).
Mengapa Israel dan Amerika Serikat tidak mendapat sikap tegas atau bahkan tindakan yang konsisten dari pemerintah, misalnya dengan mempertimbangkan keluar dari BoP sesuai doktrin politik luar negeri non-blok Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955?
Mengapa para tokoh dan ulama tidak memberikan nasehat berdasarkan pedoman Al-Qur’an, namun justru terlihat sebagian memberikan dukungan atau tetap memposisikan diri mendukung keterlibatan Indonesia dalam BoP?
Jika dilihat dari perspektif nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur’an, sikap seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi moral dan kepemimpinan bangsa dalam menghadapi ketidakadilan global. Hal ini bila dilihat dari pandangan Quran Surah At Taubah ayat 39 dan 41 nya :
ุงَِّูุง ุชَِْูููุฑُْูุง ُูุนَุฐِّุจُْูู
ْ ุนَุฐَุง ุจًุง ุงَِْููู
ًุง ۙ ََّููุณْุชَุจْุฏِْู َْููู
ًุง ุบَْูุฑَُูู
ْ ََููุง ุชَุถُุฑُُّْูู ุดَْูุฆًููุง ۗ َูุง ُّٰููู ุนَٰูู ُِّูู ุดَْูุกٍ َูุฏِْูุฑٌ
"Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 39).
Adapun ayat 41 nya :
ุงِِْููุฑُْูุง ุฎَِูุง ًูุง َّูุซَِูุง ًูุง َّูุฌَุงِูุฏُْูุง ุจِุงَ ู
َْูุง ُِููู
ْ َูุงَ ُْููุณُِูู
ْ ِْูู ุณَุจِِْูู ุงِّٰููู ۗ ุฐٰ ُِููู
ْ ุฎَْูุฑٌ َُّูููู
ْ ุงِْู ُْููุชُู
ْ ุชَุนَْูู
َُْูู
"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 41).
Bahwa dari kejelasan dan tegasnya ayat Quran tersebut, ada kalimat di ayat 39:
“Niscaya Allah akan menegakkan hukuman yang pedih dan mengganti kamu dengan kaum yang lain.”
Firasat penulis ini menjadi pengingat penting, apabila Presiden Prabowo Subianto beserta para ulama dan tokoh bangsa tidak menyadari kesalahan atau tidak bertaubat, maka ancaman tersebut bisa terjadi cepat atau lambat waktunya, sesuai kehendak Allah SWT.
Namun, masih ada kesempatan untuk memperbaiki arah.
Semoga Presiden berkenan menempatkan ketaatan kepada Allah SWT sebagai pedoman utama, tanpa terbawa oleh pendapat kebanyakan orang. Mengikuti arus mayoritas yang salah bisa menjerumuskan pada kesesatan nyata. Ketaatan dan istiqamah pada perintah-Nya adalah jalan aman dan terhormat bagi setiap pemimpin yang ingin memimpin dengan benar dan adil.
َูุงِ ْู ุชُุทِุนْ ุงَْูุซَุฑَ ู
َْู ِูู ุงْูุงَ ุฑْุถِ ُูุถَُِّْููู ุนَْู ุณَุจِِْูู ุงِّٰููู ۗ ุงِْู َّูุชَّุจِุนَُْูู ุงَِّูุง ุงูุธََّّู َูุงِ ْู ُูู
ْ ุงَِّูุง َูุฎْุฑُุตَُْูู
"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan."
(QS. Al-An'am 6: Ayat 116 ).
Sejarah negara kita telah memberikan teladan yang sangat kuat. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia bersama negara-negara yang memiliki nasib serupa pernah menunjukkan kepemimpinan moral dunia melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Forum tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan serta membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Pengalaman sejarah itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal moral dan diplomatik yang besar untuk berperan sebagai jembatan perdamaian dunia tanpa harus berada dalam konfigurasi geopolitik yang berpotensi memunculkan ketegangan baru seperti yang dilakukan Donald Trump.
Pada akhirnya, kita semua berharap agar setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi, memperjuangkan kemerdekaan, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian dunia.
Jalan menuju tujuan tersebut memang tidak selalu mudah. Namun melalui dialog terbuka, kritik yang sehat, serta kebijakan yang matang dan bijaksana, Indonesia tetap dapat memainkan peran bermartabat di panggung dunia.
Bogor, Jumat, 6/3/2026,
Sumber: Prof. Eggi Sudjana
