Sejumlah sumber internal di Pemkab Bogor yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, Silo diduga kerap mendatangi kantor dinas tertentu untuk menekan pejabat agar memberikan proyek kepada pihak tertentu.
Tekanan itu bahkan disebut-sebut disertai ancaman akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan melaporkan ke orang nomor satu di Kabupaten Bogor hingga menggiring isu negatif bila permintaannya tidak dipenuhi.
“Dia sering membawa orang nomor satu di kabupaten Bogor, seolah-olah ada ‘restu’ dari pihak orang nomor satu tersebut. Padahal ini meresahkan dan membuat pejabat tidak nyaman,” ungkap salah satu sumber, Senin (1/09/2025).lalu
Lanjutnya, Silo tidak datang sendiri Pak, pertama dateng dia bersama Asep Nanang, ungkapnya kepada awak media.
Lakukan Sidak di Pasar Lawa
Praktik dugaan intimidasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN) karena dapat mengganggu iklim kerja, sekaligus menodai proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Sementara itu, hingga kini pihak terkait maupun pejabat nomor satu di kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi mengenai kebenaran dugaan tersebut.
Pakar hukum Rohmat Selamat dan sekaligus Ketua PWRI Bogor Raya, yang dimintai tanggapan, menilai jika benar terjadi, tindakan tersebut bisa masuk ranah pidana. “Intimidasi terhadap penyelenggara negara dalam kaitan pengelolaan proyek adalah pelanggaran serius. Aparat penegak hukum perlu segera turun tangan mengusutnya,” ujarnya.
Diduga Terdapat Kerugian Negara, Inspektorat Kabupaten Bogor Diminta Audit Desa Cilebut Timur "Terkait Dana Samisade 2023"
Kasus ini kini tengah menjadi perhatian masyarakat kabupaten Bogor baik dari kalangan pengusaha maupun kalangan elit politik, terutama di tengah upaya Pemkab Bogor membangun pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik tekanan maupun intervensi pihak luar menuju Bogor Istimewa.
Sebelumnya sudah coba konfirmasi baik ke Silo maupun Asep Nanang melalui pesan WhatsApp, sampai saat ini belum ada tanggapan.
(sy)
