Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, meninjau dan mengecek penanganan lokasi kebakaran, berdialog dengan Forkopimda dan kepala desa setempat, hingga menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran, dan bingkisan untuk anak-anak pengungsi.
Wabub menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora, menyusul kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo yang menelan korban jiwa.
"Peristiwa kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar pemerintah daerah bersama instansi terkait lebih serius dalam melakukan pengawasan," ujarnya saat meninjau lokasi kebakaran di Blora.
Menurut dia langkah verifikasi sangat penting untuk memastikan legalitas sumur minyak yang ada.
"Jangan sampai ada aktivitas yang tidak jelas legalitasnya kemudian membahayakan keselamatan masyarakat. Verifikasi itu penting, agar bisa dipastikan mana sumur resmi dan mana yang ilegal," ujarnya.
Taj Yasin juga mengungkapkan saat ini fokus utama pemerintah memadamkan api, melakukan evakuasi warga, serta memastikan agar kebakaran tidak merembet ke area lain.
Ia mengakui diperlukan kajian lebih mendalam terkait kandungan gas yang keluar agar tidak membahayakan masyarakat.
Selain itu, Taj Yasin juga menyoroti fenomena pengajuan verifikasi sumur minyak rakyat pasca diterbitkannya Permen ESDM Nomor 14/2025. Dari 4.134 sumur rakyat yang ada di Jawa Tengah, banyak pengajuan verifikasi baru yang masuk.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa peraturan tersebut hanya berlaku untuk sumur eksisting atau yang sudah ada, bukan untuk membangun sumur baru.
"Fenomenanya, setelah ada peraturan baru, masyarakat justru menganggap bisa membuat sumur baru. Padahal yang diatur sumur yang sudah eksisting. Untuk itu, seluruh pengajuan verifikasi sumur baru sementara kami tahan hingga ada kejelasan lebih lanjut," ujarnya.
Ia juga menyinggung kendala di lapangan, seperti kondisi tanah serta sulitnya ketersediaan air bersih bagi warga di sekitar lokasi. Hal ini menambah kompleksitas persoalan di Blora, sehingga perlu penanganan lintas sektor.
"Masalah di Blora ini bukan hanya soal minyak, tapi juga soal keselamatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga. Kalau tidak ditangani serius, kejadian serupa bisa terulang," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jateng, tambah dia, siap mendukung langkah Pemkab Blora untuk menertibkan aktivitas pengeboran minyak ilegal.
Selain itu, Taj Yasin juga mendorong adanya regulasi yang lebih tegas serta solusi alternatif ekonomi bagi warga agar tidak lagi bergantung pada praktik pengeboran ilegal.
Tim
